JAKARTA, Mediawarga.info--Salah satu fokus paket ekonomi
Presiden Jokowi adalah upaya mempercepat pencairan Dana Desa untuk
pembangunan infrastruktur dengan menyederhanakan prosedurnya.
Diberitakan BBC Indonesia, Rabu (09/09/2015), Pemerintah Jokowi mempercayai pembangunan infrastruktur dengan padat karya bisa
menggerakkan ekonomi pedesaan.
Menurut Menteri Koordinator
Perekonomian Darmin Nasution, percepatan pencairan dilakukan lewat surat
keputusan bersama tiga menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri
Percepatan Pembangunan Desa, dan Menteri Keuangan.
"Dalam
undang-undangnya Dana Desa baru bisa disalurkan kalau ada peraturan
pedesaan. Nah belum tentu kepala desa mengerti membuat peraturan desa. Maka
(surat keputusan) aturan ini akan menunjukkan, begini dia contohnya,
atau template-nya, sehingga sudah tinggal diganti sedikit sana, sini, jadi dia," kata Darmin.
Bahkan, aturan sebelumnya mewajibkan desa memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes.
Darmin menilai aturan ini menyulitkan pencairan Dana Desa.
"Itu
juga, kalau dibiarkan masyarakat desa membuat itu (RPJMDes), mungkin
enam bulan juga tidak selesai. Nah ini dibuat contohnya dan templatenya
sehingga bisa mengubah sedikit, mencoret di sini, menambah di sini,
jadi. Sehingga dana itu benar-benar bisa disalurkan," ujarnya.
Menkeu Bambang Brodjonegoro menambahkan bahwa
kemudahan pencairan Dana Desa adalah upaya menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat.
"Dana Desa diarahkan jadi cash forward,
dana desa diharuskan untuk membangun infrastruktur di level pedesaan,
bisa jalan, jembatan, dan irigasi, tapi yang lebih penting harus
dikerjakan secara padat karya, swadaya, dan tidak terlalu banyak
menggunakan bahan atau pekerja dari luar desa tersebut sehingga bisa
langsung berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa," kata
Bambang.
Konversi
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan akan ada kebijakan konversi solar ke elpiji untuk nelayan.
Darmin
mencontohkan bahwa jika seorang nelayan sekali melaut menghabiskan 30
liter solar senilai Rp207.000, maka dengan menggunakan alat converter
elpiji nelayan tersebut hanya akan mengeluarkan Rp62.100. Sehingga,
ketika nelayan itu mendapat 10kg ikan dengan asumsi seharga Rp20.000 per
kg, dia akan mendapat keuntungan sebesar Rp137.900.
Selain itu,
Menko Perekonomian Darmin Nasution juga menekankan soal penguatan fungsi
ekonomi koperasi. Nantinya koperasi tak lagi rancu fungsinya antara
fungsi ekonomi dan sosial, tapi berubah menjadi mitra utama ekonomi
kecil dan menengah di daerah.
Pemerintah ingin meningkatkan kemampuan permodalan koperasi sehingga bisa menjadi sumber pendanaan masyarakat, menjadi trading house dalam Usaha Kecil Menengah untuk produksi kebutuhan barang-barang masyarakat dan ekspor termasuk dalam sektor ekonomi kreatif.
Presiden
mengatakan paket kebijakan ekonomi ini adalah paket pertama yang
diluncurkan. Paket kedua, akan diumumkan pada pekan keempat September.
"Paket
kebijakan ekonomi ini akan menggerakkan sektor riil. Saya meyakini
paket kebijakan ekonomi tahap pertama akan memperkuat industri nasional,
mengembangkan industri mikro, memperlancar perdagangan antar daerah,
menggairahkan wisata, meningkatkan kesejahteraan nelayan," papar
Presiden Jokowi.
Infrastruktur desa
Pengamat
ekonomi dan Direktur INDEF Enny Sri Hartati mengatakan penyederhanaan
proses pencairan memang bisa mendorong anggaran segera bisa terlaksana,
namun proyek-proyek yang dilakukan harus sesuai dengan target jangka
menengah.
"Jangan asal ada proyek yang dilakukan, kalau diserahkan ke desa yang penting proyek. Nanti membangun masjid atau gereja, kan nggak
ada kaitannya dengan jangka menengah panjang. Betul, itu infrastruktur
yang dibutuhkan, tapi harus prioritas untuk peningkatan kapasitas
perekonomian desa. Pembangunan infrastruktur pedesaan adalah industri
yang fleksibel, bukan seperti pabrik yang harus menunggu berapa tahun
sampai pembangunannya selesai. Begitu mereka dapat akses listrik, jalan,
pergerakan ekonominya langsung berjalan," kata Enny.
Dia mencontohkan, jika selama ini petani dirugikan dengan naik
turunnya harga cabai atau tomat, maka penggunaan dana desa harus
digunakan untuk membangun logistik yang bisa berdampak pada menjaga
harga sayur yang stabil dan memperbaiki ekonomi petani.
Namun, Enny melihat kebijakan konversi solar ke elpiji buat nelayan harus dibarengi dengan jaminan ketersediaan elpiji.
"Kalau
pemerintah sudah menetapkan ke depan elpiji buat nelayan, yang pertama
dijamin adalah ketersediaan. Jangan sampai oknum mempermainkan apalagi
monopoli. Apalagi jika tidak ada kepastian harga, misalnya harga elpiji
naik terus sementara nelayan sudah tidak punya alternatif, ini justru
akan menimbulkan persoalan," ujar Enny.
Sumber: BBC Indonesia
0 Komentar