Kadis Pemberdayaan Masyarakat Pringsewu, Malian Ayub: BUMDES Masa Depan Program Pekon

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu (BPMP) Kabupaten Pringsewu saat rapat dengan APDESI Kabupaten Pringsewu di Kantor BPMP, Senin (06/03/2017). Foto: Muhammad Ridwan

Pringsewu, Mediawarga.info--Alokasi dana desa untuk Kabupaten Pringsewu tahun 2017 meningkat, kisarannya antara 700 – 800 juta per Pekon, demikian  ungkap Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Kabupaten Pringsewu, Malian Ayub, kepada Mediawarga.info disela-sela rapat koordinasi dengan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Pringsewu di Kantor DPMP, Senin (06/03/2017).

Menurutnya, sesuai arahan Kementrerian Desa  PDT dan Transmigrasi dalam Rakornas yang dilaksanakan di Jakarta pada Kamis  (02/03/2017), tahun ini dana desa harus fokus untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) dan pembangunan embung desa. Sarana olahraga desa juga menjadi bagian dari prioritas penggunaan dana desa di tahun ini.

“BUMDES adalah masa depan program Pekon di Pringsewu, penyertaan dana desa untuk BUMDES harus ditingkatkan sampai 300 juta oleh masing-masing Pekon.,” Ungkap Malian Ayub kepada perwakilan APDESI Pringsewu.

Pemerintah pusat juga mengharapkan pengembangan program “One Village One Product (OVOP)”  harus terealisasi dengan BUMDES ini, tambahnya.

Dari data Kantor DPMP Kabupaten Pringsewu, pada tahun 2016 dari 126 Pekon di Kabupaten Pringsewu, baru sekitar 70 Pekon yang memiliki BUMDES.  

Malian Ayub yang baru menjabat Kepala DPMP Kabupaten Pringsewu sejak Januari 2017, mengharapkan Kepala Pekon menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Desa (RAPBDes) dengan wajar.  Pengalamannya sebagai Kepala Inspektur Kabupaten Pringsewu, masih ada Kepala Pekon yang tidak paham rencana yang disusunnya sendiri dan terkesan alokasi dana di RAPBDes tidak wajar.

“Saya akan mengubah pola evaluasi penyusunan RAPBDes  yang awalnya hanya oleh Kabupaten, mulai tahun ini pihak Kecamatan diberikan kewenangan untuk mengevaluasi Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa,”  Ujar Malian Ayub.

Malian Ayub juga mengharapkan BUMDES bisa mendanai pembangunan sarana sanitasi seperti WC. Menurutnya, sampai tahun ini Kabupaten Pringsewu menargetkan pembangunan WC untuk 12.000 Kepala Keluarga.

“Tahun 2017 Pringsewu harus menjadi Kabupaten pertama yang bebas dari BAB sembarangan di Indonesia,” Harapnya.